Kediri – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional itu berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi jutaan penerima di seluruh Indonesia.
Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam (15/7). Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta seluruh proses pembenahan dilakukan secara cermat berdasarkan hasil kajian yang objektif, bukan melalui keputusan yang terburu-buru.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden menaruh perhatian besar terhadap kualitas pelaksanaan program yang menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah tersebut.
"Pak Presiden menegaskan pembenahan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Semua harus dilakukan secara adil, objektif, dan berdasarkan kajian yang matang. Itu menjadi arahan penting bagi kami," ujarnya usai mengikuti rapat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian Presiden adalah besaran anggaran penyediaan makanan bergizi yang saat ini dipatok sekitar Rp15 ribu per porsi. Pemerintah meminta BGN melakukan evaluasi untuk memastikan nominal tersebut masih mampu memenuhi kebutuhan di lapangan.
Menurut Agustina, Presiden meminta kajian dilakukan secara terbuka apabila anggaran yang ada dinilai belum memadai.
"Beliau bertanya apakah Rp15 ribu itu memang cukup. Kalau memang belum mencukupi, silakan dihitung kembali berapa kebutuhan riilnya. Itu menjadi salah satu arahan utama dalam evaluasi," jelasnya.
Selain persoalan anggaran, Presiden juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem pendataan. BGN diminta memperbaiki validitas data penerima manfaat maupun data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi bantuan benar-benar tepat sasaran.
Menurut Agustina, akurasi data menjadi fondasi utama sebelum pemerintah mengambil berbagai keputusan lanjutan terkait pengembangan program MBG.
"Pak Presiden meminta data diperbaiki terlebih dahulu sehingga seluruh kebijakan yang diambil nantinya benar-benar didasarkan pada informasi yang akurat," katanya.
Karena program ini menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, pemerintah menyadari proses evaluasi membutuhkan waktu dan koordinasi lintas sektor. Oleh sebab itu, masyarakat diminta bersabar selama proses pembenahan berlangsung.
Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan penuh kepada BGN selama proses evaluasi dan penyempurnaan program berlangsung.
"Beliau meminta semua kementerian membantu BGN melakukan pembenahan. Kami memahami pekerjaan ini tidak ringan karena melibatkan jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia," ungkap Agustina.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif, mulai dari aspek pendanaan, kualitas pelayanan, hingga ketepatan sasaran. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi kebijakan sosial semata, tetapi mampu berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan berkualitas.(red/lis)
Social Header