Kediri, Jawa Timur, detiknews.web.id – Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan rekayasa pengisian perangkat desa, hingga saat ini masih bebas dan belum menjalani proses hukum lebih lanjut. Situasi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang menginginkan kejelasan dan ketegasan dalam penegakan hukum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan rekayasa tersebut melibatkan sejumlah kades yang diduga melakukan manipulasi dalam seleksi perangkat desa demi kepentingan tertentu. Praktik ini dinilai merugikan masyarakat karena berpotensi menghambat profesionalisme dan transparansi dalam pemerintahan desa.
Salah satu warga Kabupaten Kediri, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa masyarakat merasa kecewa dengan lambatnya proses hukum terhadap para tersangka. “Kami berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang agar kasus ini segera dituntaskan. Jangan sampai hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” ujarnya.
Sementara itu, pihak kepolisian hingga kini masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kapolres Kediri, AKBP [Nama Kapolres], saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional dan transparan. “Kami akan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tanpa intervensi dari pihak mana pun,” katanya.
Kasus ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan praktisi hukum. Menurut pakar hukum tata negara, Dr. [Nama Pakar], tindakan rekayasa dalam pengisian perangkat desa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip demokrasi di tingkat desa. “Setiap proses seleksi perangkat desa harus dilakukan secara objektif dan transparan untuk memastikan bahwa yang terpilih adalah individu yang kompeten dan berintegritas,” jelasnya.
Masyarakat Kabupaten Kediri kini berharap agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti kasus ini. Mereka menginginkan kejelasan dan kepastian hukum agar kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.
Perkembangan terbaru mengenai kasus ini masih terus ditunggu, dan masyarakat berharap bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.(Red.AL)
Social Header